Ketika PSSI Tak Lagi Dapat Simpa

 

HABIS sudah kesabaran pemerintah dan masyarakat pecinta sepakbola melihat kekisruhan demi kekisruhan yang terjadi di tubuh organisasi sepakbola Indonesia (PSSI). Tak ada lagi simpati tersisa untuk Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja PSSI di bawah kendali Nurdin Halid akhirnya membuncah, seiring terkuaknya fakta-fakta yang selama ini disembunyikan Nurdin. Mulai dari surat FIFA yang melarangnya untuk kembali memimpin PSSI pada 2007 silam, menyusul status mantan napi yang disandangnya, hingga terakhir ‘pelintiran’ isi statuta FIFA, terkait larangan orang yang pernah berurusan dengan hukum, dilarang memimpin sebuah organisasi. Belum lagi isu suap dan pengaturan hasil pertandingan di Liga Super Indonesia.

Bukti-bukti ini pun membuat masyarakat naik pitam, hingga akhirnya mereka melancarkan gelombang demonstrasi untuk merevolusi PSSI. Tujuan mereka hanya satu, yakni meminta Nurdin Halid beserta kroninya mundur dari jabatannya. Namun, Nurdin seakan menutup mata dan telinganya rapat-rapat menanggapi tuntutan ini. Pria asal Bugis, Makassar ini malah kian ngotot mempertahankan kekuasaannya dan bertekad untuk maju kembali sebagai Ketum PSSI periode 2011-2015.

Merujuk rekomendasi FIFA untuk menggelar dua kongres dan menentukan ketua umum sebelum 31 April 2011, PSSI akhirnya menggelar Kongres pertama untuk membentuk anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding, di Pekanbaru, Riau pada Sabtu (26/3/2011), kemarin.

Namun, aroma kecurangan kembali mewarnai persiapan kongres. Hingga beberapa hari sebelum kongres, sejumlah pemilik suara belum mendapatkan undangan dan Peraturan Organisasi (PO). Tak hanya sampai di situ, kekisruhan soal registrasi juga menjadi pemandangan utama pada hari H kongres. Bahkan, hingga beberapa jam sebelum jadwal kongres, sejumlah besar peserta masih belum mendapatkan ID Card. Mereka pun akhirnya berang dan memaksa masuk ke Ballroom The Premiere Hotel, tempat berlangsungnya kongres meski tanpa tanda pengenal.

Mengetahui kondisi yang tidak kondusif di ruang kongres, Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang memang tidak berada di ruang kongres, memilih untuk menggelar konferensi pers secara terpisah di Hotel Aryaduta. Dalam keterangan persnya, Besoes mengumumkan kongres resmi dibatalkan, karena suasana yang tidak kondusif. Besoes juga menegaskan keputusannya itu diambil berdasarkan rekomendasi dari utusan FIFA dan AFC yang hadir untuk memantau jalannya Kongres.

Meski telah menegaskan kongres dibatalkan, namun para peserta yang sudah kadung kecewa dengan ketidakbecusan panitia PSSI dalam menggelar kongres, akhirnya terus melanjutkan kongres meski tidak dihadiri Nurdin Halid selaku Ketum, Nugraha Besoes dan perwakilan FIFA dan AFC.

Dengan 78 pemilik suara sah, mereka akhirnya mengambil alih kongres dan merampungkan hasil kongres dengan menunjuk 12 nama yang akan bertindak sebagai anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding. Hasil kongres yang dipimpin Usman Fakaubun, wakil dari Sekretaris Umum Pengprov PSSI Papua ini pun mengklaim hasil kongres sah, karena sudah mewakili 2/3 dari total suara. Fakaubun bahkan mengaku hasil kongres tersebut akan segera dikirimkan ke FIFA.

Menyikapi batalnya kongres, pemerintah melalui Menegpora Andi Mallareng akhir melakukan tindakan keras kepada PSSI. Andi menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi mempercayai PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid dan Nugraha Besoes. Pemerintah juga telah membekukan aset-aset PSSI seperti kantor dan akan menyetop aliran dana APBN hingga terbentuk kepengurusan baru.

Sementara itu, kubu PSSI tetap kekeuh pada pendiriannya, bahwa kongres di Pekanbaru resmi batal, sehingga hasil kongres tidak sah. Itu diungkapkan Nurdin Halid yang didampingi Nugraha Besoes lewat sebuah konferensi pers di Kantor Badan Liga Indonesia (BLI), Senin (28/3/2011) kemarin.

Dalam keterangan persnya kali ini, Nurdin juga menyebut kongres terpaksa dibatalkan karena situasi yang mencekam akibat adanya intervensi dari pihak ketiga. Menurut Nurdin, PSSI akan menggelar kongres resmi untuk menentukan anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding, selambat-lambatnya, empat bulan ke depan (Juli).

Tak hanya itu, Nurdin juga menegaskan bahwa Menegpora sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan internal PSSI dan meminta Presiden SBY untuk mencopot jabatannya. Namun, permintaan Nurdin kali ini ditanggi dingin oleh SBY. Melalui juru bicaranya Julian Adrin Pasha di Istana, SBY mengatakan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap keputusan Menegpora.

Hal ini jelas membuat kondisi Nurdin dan kroninya kian terpojok. Meski telah menegaskan bakal terus melawan demi membela martabat PSSI, namun kenyataannya kini mereka tak lagi mendapat kepercayaan, baik dari mayoritas anggotanya, masyarakat maupun pemerintah.

Sekarang, semua keputusan berada di tangan FIFA, apakah bakal menyetujui hasil kongres 78 pemilik suara sah, atau justru memberikan sanksi akibat adanya intervensi pemerintah? Yang jelas, apapun keputusannya nanti, rasanya kita semua harus bisa menerimanya dengan lapang dada, termasuk juga NH dan NB bila pada akhirnya nanti mereka harus meletakkan jabatan.

 Sumber: www.okezone.com